Marketing.co.id – Berita Marketing | Isu ketahanan pangan selalu menjadi perhatian besar pemerintah. Apalagi di tengah kenaikan harga bahan pokok akibat efek berantai Pandemi Covid-19, cuaca ekstrem, kenaikan suhu global, dan Perang Rusia-Ukraina, seperti beberapa bulan terakhir.
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan strategi untuk mewujudkan ketahanan pangan perlu dilakukan dengan intervensi spesifik. Salah satunya melalui penganekaragaman pangan.
“Kita sudah punya program Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA). Jadi kalau boleh, kita jangan cuma mengejar swasembada padi, tapi swasembada karbo,” kata Arief dalam Indonesian Data Economic and Conference (IDE) Katadata 2024 yang digelar di Jakarta beberapa waktu lalu.
Presiden Direktur ID Food Frans Marganda Tambunan mengatakan, saat ini perusahaannya tengah memprioritaskan distribusi 12 komoditas pangan strategis. Tetapi sebagai perusahaan holding BUMN pangan, ID Food juga memantau peluang diversifikasi pangan dari pemanfaatan lahan yang mereka kelola. “Kita bisa mengembangkan produk alternatif seperti sorgum, kedelai, dari lahan yang kita kelola,” kata Frans dalam acara yang sama.
Sementara itu, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan, Pupuk Indonesia turut mendukung ketahanan pangan dengan menyiapkan produksi pupuk sesuai dengan daerah yang memiliki indeks pangan rendah. Ini dilakukan berdasarkan prinsip pemerataan. “Permasalahan ketahanan pangan ini perlu kita tangani bersama-sama. Semua pemangku kepentingan perlu duduk bersama, dari hulu ke hilir,” ujar Rahmad.
Terkait pangan, saat ini Indonesia memiliki tiga beban malnutrisi. Sebanyak 1 dari 3 anak berusia di bawah 5 tahun mengalami stunting. Sementara itu, 1 dari 10 anak kekurangan berat badan dan 8 persen lainnya kelebihan berat badan.
Menurut Wakil Rektor bidang Non Akademik Universitas Insan Cita Indonesia (UICI) Lely Pelitasari Soebekti, masalah stunting juga berkaitan dengan soal akses dan sumber pangan di tengah masyarakat. “Ini harus dikembalikan lagi pada prinsip partisipasi. Saya kira kuncinya ada pada ketersediaan pangan yang bisa diberikan kepada masyarakat.,” kata Lely.
Sementara Wakil Ketua Komite Tetap Ketahanan Pangan Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia Harry Hanawi menyoroti soal data pangan. Ketersediaan data seharusnya menjadi dasar penyusunan kebijakan pangan, misal dalam hal keputusan mengimpor beras. “Source data harus akurat. Jadi kalau perlu impor, harus dicek dulu data-datanya,” kata Harry.
