Marketing.co.id – Berita Marketing | Praxis kembali menggelar survei independen kedua yang bertujuan untuk mengetahui “Persepsi Masyarakat Terhadap Pemilu 2024 dan Korelasinya dengan Pertumbuhan Ekonomi”. Survei ini dilakukan pada 14-17 Juli 2023 kepada 1.108 responden dengan rentang usia 17 sampai 45 tahun di 12 kota besar di Indonesia.
Director of Public Affairs Praxis PR dan Wakil Ketua Umum Public Affairs Forum Indonesia (PAFI) Sofyan Herbowo mengatakan, “Di #PraxiSurvey ini menggali lebih dalam mengenai persepsi masyarakat terhadap pemilu 2024 dan hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi. Adapun temuan menarik dari survei ini dapat mendorong masyarakat untuk bijak dalam menggunakan hak pilihnya sehingga ekosistem demokrasi yang sehat dapat terjaga.”
Didukung oleh Public Affairs Forum Indonesia (PAFI), dia melanjutkan, survei ini menghasilkan beberapa temuan menarik, yakni lebih dari sepertiga responden ragu pemilu dapat berdampak nyata terhadap perekonomian masyarakat.
Banyaknya ketersediaan lapangan pekerjaan dianggap sebagai indikator pertumbuhan ekonomi paling penting (73,29%), diikuti dengan mudahnya akses ke layanan dasar (71,84%) serta murahnya harga BBM dan bahan pokok (51,17%). Sedangkan meningkatnya perdagangan internasional berada di urutan terakhir (25%).
Sebanyak 53% responden tidak puas akan tingkat kesetaraan pendapatan di Indonesia saat ini. Menghindari hak pilih disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab menjadi alasan paling penting untuk menggunakan hak pilih (56,5%). Sedangkan tidak menginginkan salah satu pasangan capres dan cawapres menang berada di urutan terakhir (7,49%).
Selanjutnya, debat terbuka (62,64%) dipilih sebagai kegiatan kampanye yang paling memengaruhi preferensi responden dalam memilih pemimpin saat pemilu, sementara dukungan politik/endorsement berada di urutan terakhir (12,27%).
Hasil survei menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga responden ragu pemilu dapat berdampak nyata terhadap perekonomian masyarakat. Sedangkan 34,84 persen mengaku setuju, dan 26,26 persen tidak setuju.
Head of Research DBS Group Maynard Arif membagikan pandangannya, dilihat dari berbagai perspektif, pemilu memiliki dampak nyata terhadap perekonomian masyarakat. Investor cenderung menunggu untuk berinvestasi hingga seluruh capres dan cawapres diumumkan.
“Hal serupa akan pemerintah alami, karena fokusnya bergeser ke penyelenggaraan pemilu. Berbanding terbalik, konsumsi masyarakat justru meningkat, karena banyak pelaku bisnis yang memberikan promosi pada momentum pemilu,” tegas dia.
Selain menilik korelasi pemilu dan situasi ekonomi masyarakat Indonesia, survei ini juga mendapati bahwa 56,5 persen responden menggunakan hak pilihnya karena tidak ingin disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tidak kalah menarik, 62,64 persen responden memilih debat terbuka sebagai kegiatan kampanye yang paling memengaruhi preferensi responden dalam memilih pemimpin saat pemilu.
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) August Mellaz menyampaikan, “Temuan dari survei Praxis ini menunjukkan bahwa pemilih sudah memiliki kesadaran yang cukup tinggi untuk menggunakan hak pilih dan mampu berpikir kritis mengenai kualitas calon pemimpin. Hal ini sejalan dengan salah satu misi kami di KPU, yaitu untuk meningkatkan kualitas pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesibel.”
Untuk itu, dia ingin mengimbau pemilih untuk mempertahankan hal tersebut, dan bagi para pemimpin untuk menyiapkan kampanye sehat yang berfokus pada kualitas program-program yang berguna bagi kehidupan masyarakat.
Ketua Umum Public Affairs Forum Indonesia Agung Laksamana mengatakan, bahwa penting bagi calon pemimpin, media, serta praktisi PR dan PA untuk memahami persepsi masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemilu serta korelasinya akan satu sama lain agar dapat menyusun gagasan komunikasi yang efektif, berdampak, dan relevan.
Selain itu, survei ini menggarisbawahi pentingnya peran pemerintah dalam mengedukasi masyarakat akan pentingnya menggunakan hak pilih dan menghindari golput. Tidak berhenti di situ, pemerintah juga perlu menggagas program-program yang bermanfaat bagi masyarakat dan mengkomunikasikannya secara tepat agar terbentuk keselarasan pemahaman antara masyarakat dengan pemerintah.
