Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok merupakan negara dengan ekonomi terbesar dunia saat ini. Kombinasi Produk Domestik Bruto (PDB) keduanya berkontribusi lebih dari sepertiga PDB global. Perkembangan yang terjadi di dua negara tersebut patut dicermati oleh negara-negara dengan pasar yang baru berkembang, termasuk Indonesia.
Perekonomian AS terlihat semakin pulih pasca-krisis 2008. Kebijakan fiskal cenderung lebih akomodatif di era Presiden Trump. Ke depan, pemerintahan Trump berencana memotong pajak untuk meningkatkan investasi swasta. Sementara the Fed, bank sentral AS, akan menaikkan suku bunga acuannya secara bertahap, seiring dengan pemulihan perekonomian AS dan inflasi yang meningkat. Kebijakan ini bisa menjadi pendorong masuknya aliran dana dan menyebabkan nilai tukar dolar menguat.
Adapun pengenduran pertumbuhan ekonomi Tiongkok berdampak terhadap menurunnya permintaan komoditas. Hal ini cukup berpengaruh terhadap negara-negara yang orientasi ekspornya di sektor komoditas. Salah satunya adalah Indonesia, seperti yang pernah terjadi pada periode 2014-2015 lalu.
“Dalam gambaran yang lebih besar, normalisasi suku bunga AS dan pelemahan permintaan dari Tiongkok akan berdampak terhadap ekonomi Indonesia dalam jangka panjang,” kata Gundy Cahyadi – Ekonom DBS Group Research, dalam laporan berjudul “Indonesia in 2018/19: Higher gear?”.
DBS Group Research menilai, kendati secara fundamental ekonomi Indonesia cukup kuat dibandingkan negara berkembang lain, tapi tetap perlu mengantisipasi potensi gejolak yang berasal dari dua negara adidaya tersebut.
Sejauh ini Bank Indonesia (BI) telah berhasil menjaga stabilitas moneter, seperti terlihat dari defisit neraca transaksi berjalan di bawah 2 persen terhadap PDB. DBS Group Research memprediksi defisit akan berada di kisaran 1,7 persen pada tahun ini, dan akan sedikit naik pada 2018 dan 2019 masing-masing menjadi 1,9 persen dan 2,1 persen. Namun itu masih jauh lebih rendah dibandingkan pada 2013 sebesar 3,2 persen.
BI kemungkinan akan mengakhiri tren penurunan suku bunga yang sudah terjadi sejak setahun terakhir. BI diprediksi akan mulai menaikkan suku bunga pada kuartal IV-2018, hingga ke level 5 persen pada pertengahan 2019. “Dalam dua tahun ke depan rupiah diperkirakan terdepresiasi ke Rp 14.200 per dolar AS,” kata Gundy Cahyadi.
Akan tetapi, langkah BI akan menghadapi tantangan terutama keinginan pemerintah mendorong investasi menjadi 5,4 persen pada 2018. Padahal ruang untuk memberikan stimulus fiskal sempit lantaran adanya pembatasan defisit anggaran maksimal 3 persen. Penurunan suku bunga jadi andalan untuk menggairahkan investasi swasta.
Selain Indonesia, beberapa negara lain di kawasan juga mulai mempersiapkan kebijakan menghadapi proses normalisasi moneter AS. Bank Negara Malaysia (BNM) misalnya, menjaga Overnight Policy Rate (OPR) di kisaran 3 persen. Seperti diprediksi DBS Group Research, Malaysia akan mulai melakukan pengetatan kebijakan moneter pada tahun depan untuk mengurangi risiko kenaikan inflasi yang diprediksi akan mencapai 3,3 persen pada 2018.
Pengetatan kebijakan moneter juga diperkirakan akan dilakukan bank sentral Filipina. Bahkan DBS Group Research menilai bank sentral Filipina terkesan behind the curve dalam kebijakan ini untuk mengatasi risiko adanya overheating dalam perekonomiannya. Ini mengingat pertumbuhan investasi yang terus berada di level double-digit.
