Mematuhi EUDR bukan hanya tentang kepatuhan, namun juga menciptakan dampak positif bagi petani kecil dan memastikan keberlanjutan jangka panjang dalam perdagangan global.
Marketing.co.id – Berita Internasional | Regulasi Anti Deforestasi Uni Eropa (EUDR) terus mengubah perdagangan global dengan menempatkan keberlanjutan sebagai syarat utama akses pasar. Aturan ini bertujuan mencegah produk yang berkaitan dengan deforestasi masuk Uni Eropa. Tapi, pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penundaan hingga perdebatan politik yang masih berlangsung. Bagi negara penghasil komoditas seperti Indonesia, perubahan ini membawa tantangan sekaligus peluang strategis.
Koltiva menjawab tantangan ini dengan mengadakan Beyond Traceability Talks, sebuah forum yang mempertemukan pemangku kepentingan industri untuk membahas dinamika kepatuhan terhadap EUDR. Menghadirkan Co Founder dan Board Member Koltiva Ainu Rofiq, Sekretariat Pengembangan National Dashboard di Kemenko Perekonomian RI Diah Suradiredja, dan Direktur Eksekutif PISAgro Insan Syafaat, forum ini mengupas kompleksitas regulasi, dampaknya terhadap ekspor Indonesia, serta strategi untuk meningkatkan keberlanjutan dalam rantai pasok global.
Penundaan penerapan EUDR selama 12 bulan mencerminkan kompleksitas dalam implementasinya. Meski memberi banyak waktu bagi pelaku industri, langkah ini juga menggarisbawahi kekhawatiran berbagai pihak terhadap dampaknya pada perdagangan global. Bagi Indonesia, regulasi ini menuntut investasi besar dalam system ketertelusuran, peningkatan kapasitas, proses sertifikasi dan teknologi pendukung. Ini merupakan tantangan yang berat terutama bagi para petani kecil.
“Kerangka regulasi saat ini menghadirkan tantangan besar bagi petani kecil,” ujar Ainu Rofiq. “Tanpa dukungan yang memadai, mereka berisiko tertinggal, tidak mampu memenuhi persyaratan kepatuhan, dan akhirnya terisolasi dari perdagangan global.”
Meski penuh tantangan, terdapat beberapa solusi seperti optimalisasi teknologi, keterlibatan langsung di lapangan, dan model bisnis inklusif untuk membantu petani kecil memenuhi regulasi. Koltiva mengembangkan pendekatan terintegrasi yang memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan, memungkinkan bisnis menghadapi kompleksitas EUDR yang akan diterapkan secara penuh pada 2026, sekaligus mendukung petani kecil. Saat pasar global semakin berfokus pada komoditas keberlanjutan dan bebas deforestasi, kolaborasi antara pemerintah, industri, dan penyedia teknologi menjadi kunci agar Indonesia tetap kompetitif di perdagangan internasional.
Ketertelusuran berbasis teknologi untuk kepatuhan EUDR
Sektor pertanian Indonesia memegang peran penting dalam perekonominan dengan nilai ekspor mencapai USD52,9 miliar dan impor sebesar USD30,3 miliar pada 2023. Namun, sektor ini masih menghadapi tantangan seperti deforestasi, emisi gas rumah kaca akibat perubahan penggunaan lahan,s erta keterlambatan dalam integrasi rantai nilai global karena keterbatasan teknologi yang berdampak pada kualtias produk dan efisiensi produksi. Untuk mendukung petani kecil yang terdampak regulasi ketat Eropa, pemerintah Tengah merancang langkah perlindungan, salah satunya melalui pengembangan National Dashboard – sistem data terintegrasi yang bertujuan memastikan transparansi dan ketertelusuran dalam rantai pasok komoditas.
Menurut Rofiq, bisnis harus beralih dari manajemen rantai pasok yang reaktif ke pendekatan proaktif dengan berinvestasi dalam solusi ketertelusuran berbasis teknologi. Rofiq juga menekankan bahwa Perusahaan yang gagal memantau praktik sumber dayanya berisiko kehilangan akses padar, menghadapi konsekuensi hukum dan merusakan reputasi brand. oleh karena itu, perusahaan harus memastikan tranparansi penuh dan akuntabilitas di seluruh rantai pasok agar tetap kompetitif.
Verifikasi lapangan dan keterlibatan langsung
Meski solusi digital berperan penting, Rofiq menekankan bahwa kepatuhan tidak bisa dicapai hanya dengan pengumpulan data. Tim lapangan bekerja langsung dengan produsen, koperasi, dan pemasok untuk memverifikasi praktik keberlanjutan di Lokasi. Para ahli ini melakukan audit lapangan, memberikan pelatihan teknik pertanian keberlanjutan serta membantu memenuhi standar regulasi.
“Mengacu pada laporan digital saja tidak cukup. Klaim keberlanjutan harus diverifikasi langsung di lapangan untuk memastikan kredibilitas. Karena itu, pendekatan hybrid – menggabungkan teknologi dengan keterlibatan langsung di lapangan – adalah cara paling efektif untuk membangun kepercayaan dan menciptakan dampak nyata,” jelas Rofiq.
Memberdayakan petani kecil melalui peningkatan kapasitas
Lebih dari sekadar kepatuhan, memberdayakan petani kecil dengan pengetahuan dan alat yang tepat sangat penting untuk meastikan daya saing mereka di pasar global. Program yang menggabungkan pelatihan digital dan tatap muka berperan krusial dalam membekali petani dengan keterampilan utama, termasuk praktik pertanian yang baik, literasi keuangan, dan pemahaman terhadap regulasi. Inisiatif ini membantu petani kecil menghadapi standar keberlanjutan yang kompleks serta memperkuat akses ke pasar.
“Pendidikan adalah kunci agar petani kecil tidak terpinggirkan dari rantai pasok global. Dengan membekali mereka keterampilan yang tepat kita membantu mereka meningkatkan produktivitas, menaikkan pendapatan dan memenuhi standar internasional,” lanjut Rofiq.
Di tengah perdebatan yang terus berkembang mengenai EUDR, bisnis harus mengambil langkah proaktif untuk memastikan rantai pasok mereka siap menghadapi masa depan. Meski regulasi ini menghadirkan banyak tantangan, ketentuan di dalamnya juga membuka peluang untuk mendorong perubahan nyata dalam praktik keberlanjutan. Perusahaan yang berinvestasi dalam ketertelusuran, verifikasi, dan inklusi petani kecil tidak hanya akan memenuhi persyaratan kepatuhan, namun juga memperkuat posisi sebagai pemimpin dalam perdagangan etis.
“Dengan kombinasi teknologi, keterlibatan langsung di lapangan, dan peningkatan kapasitas, kita bisa menjadikan kepatuhan sebagai keunggulan kompetitif,” pungkas Rofiq.
