Guna mendukung UMKM untuk maju, Amartha menginisiasi diskusi kelompok terpumpun yang melibatkan pemerintahan, akademisi, perbankan, dan pengusaha UMKM dalam membahas solusi peningkatan daya saing.
Marketing.co.id – Berita UMKM | PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) berkolaborasi dengan Think Policy menyelenggarakan diskusi bertajuk “Menyelaraskan Visi Pemerintah dengan Aksi Akar Rumput”, guna mendukung peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Hotel JS Luwansa pada 25 Februari 2025. Acara tersebut melibatkan pemerintahan, akademisi, perbankan, serta pengusaha UMKM.
Chief Risk & Sustainability Officer Amartha Aria Widyanto dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa selama 14 tahun perjalanan, Amartha melayani lebih dari 2,7 juta perempuan pengusaha mikro dan ultramikro di 50.000 desa di seluruh Indonesia. Namun, hasil riset Amartha menemukan segmen ini memiliki persona yang beragam sehingga diperlukan strategi intervensi dari multipihak. Oleh karena itu, Amartha berinisiatif mempertemukan berbagai pemegang kepentingan untuk membangun kolaborasi lintas sektor dan institusi.
“Kami berharap diskusi ini dapat menjadi media jejaring dan memberikan risalah kebijakan yang menjadi dasar bagi semua pihak untuk bergerak secara sinergi dalam mensejahterakan UMKM,” katanya.
Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UKM Riza Damanik mengatakan bahwa pengusaha mikro dan ultramikro memiliki daya saing yang cukup kuat, dimana sektor ini telah teruji tahan dari krisis ekonomi. “Kalau lihat di dalam landscape pengusaha di Indonesia, maka mayoritas adalah pengusaha mikro dan ultramikro, datanya mengatakan lebih dari 99,6%. Salah satu karakteristik pengusaha mikro dan ultramikro, mereka punya daya cukup kuat,” ujarnya.
Tantangan dan intervensi yang dibutuhkan
Riza mengakui masih banyak tantangan yang dihadapi para pengusaha mikro. Salah satunya adalah rendahnya produktivitas karena postur usahanya belum mencapai skala ekonomi yang memadai. Menurutnya, beban produk si usaha mikro lebih tinggi, biaya produksi lebih mahal, alat produksi terbatas, tenaga kerja sedikit, dan sulit mendapatkan akses pasar yang berkelanjutan.
Oleh karena itu, kata Riza, pemerintah mendorong agar usaha mikro mulai berkelompok, membangun klister-klaster usaha yang sejenis dalam satu ekosistem dan bisa membangun kemitraan dengan usaha kecil, menengah, atau usaha besar.
Seperti diketaui, UMKM memiliki potensi sangat besar terhadap perekonomian Indonesia. Pada 2024, tercatat ada 66 juta pelaku UMKM di Indonesia dengan kontribusi mencapai 61% dari total Pendapatan Domestik bruto (PDB), atau setara Rp9,500 triliun. Sektor ini bahkan bisa dikatakan merupakan tulang punggung perekonomian nasional.
Produktivitas pengusaha mikro bisa jauh lebih baik jika berkelompok. Riza mencontohkan transaksi di klister sentra pedagang pasar yang melibatkan 2,8 juta usaha mikro, punya kontribusi 13,09% terhadap PDB Indonesia. Di sentra pangan, ada sekitar 28 juta pengusaha mikro di pedesaan yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan berkontribusi sekitar 12,9% terhadap PDB.
Tantangan lainnya yang dihadapi usaha mikro adalah kurang terencana sehingga sulit naik kelas. Banyak usaha mikro belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Karena itulah pentingnya perluasan kolaborasi pemerintah, sektor swasta, Lembaga keuangan, dan Masyarakat sipil, termasuk dalam hal memberi pendampingan pada pelaku usaha mikro.
Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Permodalan Kementerian Kementerian Pariwisata Hanifah mengatakan bahwa pendampingan sangat dibutuhkan UMKM. Saat ini banyak pengusaha mikro belum paham mengelola keuangan sehingga pendanaan yang diberikan tidak bisa maksimal mengembangkan bisnis mereka.
Pendampingan, kata hanifah, juga penting bagi UMKM untuk mengakses pasar, meningkatkan kuantitas serta kualitas produk. “Jadi, yang paling perlu adalah pendampingan, termasuk memastikan produk mereka kualitasnya memenuhi keinginan pasar,” pungkas Hanifah menjelaskan.
