Marketing.co.id – Berita Marketing | PT Pos Indonesia (Persero) telah mulai menyalurkan bantuan sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap ke-4 dari Kementerian Sosial (Kemensos) serentak di seluruh wilayah hingga ke pelosok Indonesia. Penyaluran bantuan ini dimulai sejak awal Desember 2023 dan ditargetkan selesai jelang akhir 2023.
Penyaluran tersebut di antaranya juga telah dimulai di Tangerang Selatan. Galang Budi Mulyo, Executive Manager KC Tangerang Selatan (Tangsel) Pos Indonesia menuturkan, pihaknya mendapatkan alokasi penyaluran untuk 1.290 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah Tangsel.
“Saat ini, penyaluran triwulan keempat tahun 2023. Kami sedang menyalurkan bantuan Sembako dan PKH kepada 1.290 KPM di Tangsel, sudah disalurkan 80 persen,” kata Galang.
Adapun mekanisme penyaluran yang dilakukan oleh Pos Indonesia melalui tiga metode, yaitu disalurkan di Kantorpos, dibagikan di komunitas, dan diantarkan langsung ke rumah KPM (door to door).
“Kami lakukan dengan tiga mekanisme, yakni diambil di Kantorpos, dibagikan di komunitas yaitu di kantor kelurahan, dan diantarkan langsung ke rumah KPM bagi lansia, disabilitas, maupun sakit sehingga tidak bisa hadir ke kantor pos, tidak bisa hadir ke komunitas, kami datang ke rumah masing-masing untuk kami bayarkan secara door-to-door ke rumahnya. Itu memang salah satu cara kami untuk bisa semua bantuan ini terealisasi kepada para penerima,” tuturnya.
Galang menjelaskan, penyaluran akan terus dilakukan hingga tercapai target, atau jika sudah ada informasi closing (penghentian) penyaluran dari pihak Kemensos.
“Jika belum tersalurkan 100%, dana akan kami kembalikan ke kas negara. Semaksimal mungkin akan kami salurkan 100%, kecuali ada beberapa penerima yang tidak dikenal, alamat tidak jelas atau tidak ditemukan, penerima meninggal dunia tanpa ahli waris ya nggak akan kita salurkan,” katanya.
Baca juga: Semarakkan NARU Telkomsel Siapkan Banyak Promo dan CSR
Galang dan tim terus berupaya memaksimalkan penyaluran bansos. Guna memastikan bantuan diterima oleh KPM, ia dan tim mengecek keakuratan alamat sesuai data yang diterima dari Kemensos.
“Upaya kami untuk memaksimalkan penyaluran ialah kami tanyakan kepada pengurus desa, RT/RW, apakah penerima benar terdaftar di alamat tersebut. Jika tidak ada, otomatis dana gagal dibayarkan. Harapan kami penyaluran bisa 100 persen kepada KPM. Hanya saja kadang ada data yang belum diperbarui sehingga dana tidak bisa disalurkan, misalnya penerima sudah pindah ke luar kota. Saran kami data terus diperbarui,” ujarnya.
Sejauh ini penyaluran bansos sembako dan PKH di wilayah Tangsel berjalan lancar. Galang berharap bantuan sejenis akan terus diberikan oleh pemerintah, agar bisa membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Dinsos Catat 8 Ribu KPM di Tangsel Terima Bansos
Sementara itu Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan Mohammad Ervin Ardan menjelaskan terkait data penerima bansos Sembako dan PKH triwulan ke-4 sebanyak hampir 8 ribu KPM.
“Kalau kita lihat di DTKS ada 133 ribu kepala keluarga (KK), ada hampir 400 ribu orang yang masuk daftar. Jadi kelihatannya kita memang masih membutuhkan itu, walau pun harapan kami nantinya semakin menurun. Warga terutama di Kota Tangsel masih sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Penyaluran bansos sembako dan PKH sejak triwulan 1 hingga triwulan 3 jumlah KPM kurang lebih 8 ribu. Data terakhir hasil rekonsiliasi triwulan ke-4 kurang lebih 7.916, ini data sementara karena masih harus rekonsiliasi dengan beberapa PKH,” kata Ervin.
Lebih lanjut Ervin menyoroti data penerima bansos yang belum diperbarui, sehingga masih sering ditemui warga miskin yang tidak masuk dalam daftar penerima bansos.
Baca juga: Kontribusi Perempuan Pengusaha Warung Terhadap Ekonomi Keluarga
“Selama ini yang dikeluhkan masyarakat masih ada warga yang tidak terdaftar. Dinas Sosial akan membuat standar kriteria orang miskin, dibuatkan dalam bentuk surat edaran, disosialisasikan kepada dinas dan perangkat daerah di Tangsel mulai dari kelurahan, kecamatan, maupun dinas pengampu data kemiskinan. Data kemiskinan dari berbagai dinas lainnya itu akan disatukan menjadi data terpadu, sehingga orang yang memang harus dibantu datanya (bisa diperoleh) dari sumber itu saja,” katanya.
Untuk memuluskan rencana tersebut Dinas Sosial Tangsel akan melakukan rekonsiliasi data dengan sejumlah pihak terkait. “Selama ini kami Dinas Sosial melakukan rekonsiliasi data hanya dengan pendamping PKH. Pendamping PKH yang melakukan rekonsiliasi dengan pihak Himbara dan Pos Indonesia. Saya ingin mulai triwulan ke-4 ini kami Dinas Sosial beserta pendamping PKH, Himbara, dan Pos memfasilitasi pemutakhiran data sehingga bisa didapatkan data valid dalam waktu yang cepat,” tuturnya.
