Marketing.co.id – Berita Marketing | Alokasi pupuk bersubsidi untuk para petani tahun 2021 mengalami penurunan drastis. Penurunan ini diduga dipicu sistem rencana definitif kebutuhan kelompok elektronik (e-RDKK) Kementerian Pertanian, yang menerapkan dosis ideal untuk pemupukan.
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengingatkan bahwa rekomendasi dosis pupuk melalui kajian Badan Litbang Pertanian dan petani didampingi mengajukan daftar kebutuhan pupuk secara online melalui e-RDKK.
“Dosis pupuk turun sesuai kondisi lapangan, terutama unsur hara dari hasil kajian Litbang Kementan. Baiknya, maksimalkan pupuk organik,” kata Mentan SYL, Jumat (9/4).
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Sarwo Edhy mengatakan, mesuburan tanah para petani mulai menurun karena faktor pupuk anorganik yang mulai mengkhawatirkan. Namun untuk kembali ‘menyehatkan’ lahan pertanian, petani bisa menggunakan pupuk organik.
Sensus Pertanian Badan Pusat Statistik (BPS) 2013 melaporkan bahwa ada 86,41 persen petani yang menggunakan pupuk anorganik. Sementara penggunaan pupuk berimbang (organik dan anorganik) hanya 13,5 persen dan organik 0,07 persen.
“Ini menunjukkan bahwa petani di Indonesia lebih tertarik menggunakan pupuk anorganik. Padahal di balik itu, ancaman terhadap pertanian Indonesia sangat besar,” kata Sarwo Edhy.
Guna mengatur pupuk organik, Kementerian Pertanian mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No.70 Tahun 2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah.
“Upaya pemerintah mendorong penggunaan pupuk organik juga telah memacu tumbuhnya usaha pupuk organik,” ujarnya.
Diungkapkan Kasi Pupuk Pestisida dan Alat Mesin Pertanian Kabupaten Tulungagung, Tri Widyo Agus Basuki alias Oki, kondisi tanah pertanian di Tulungagung memang kehabisan unsur hara. Akibatnya para petani mengandalkan pupuk kimia untuk memberikan nutrisi ke tanaman.
“Semakin lama unsur hara semakin habis, dosis pemberian pupuk kimia juga semakin bertambah. Begitu pemerintah berpatokan pada dosis ideal pemupukan, akhirnya terjadi pengurangan yang signifikan,” terang Oki.
Oki mengungkapkan, sistem di e-RDKK Kementan langsung melakukan penyesuaian kebutuhan pupuk. Ia mencontohkan tahun 2020 lalu setiap hektare mendapat alokasi 300 KG pupuk Urea. Untuk tiga kali tanam dalam setahun, maka setiap hektaremendapat alokasi 900 KG UIrea.
“Namun sekarang begitu dimasukkan dalam e-RDKK, langsung dipotong oleh sistem. Tidak bisa dapat sepenuhnya seperti tahun lalu,” kata Oki.
Setelah keluar alokasi berdasarkan sistem, alokasi yang diberikan lewat penetapan SK juga masih mengalami pengurangan. Penetapan alokasi berdasar SK hanya sekitar 38-40 persen dari alokasi yang sudah dipotong sistem.
Kondisi ini mulai dikeluhkan oleh para kelompok petani di Tulungagung. Banyak kelompok tani yang mulai khawatir jika alokasi pupuk subsidi dikurangi sesuai SK penetapan. Karena tidak ada solusi bagi petani, selain membeli pupuk non-subsidi,” ungkap Oki.
Sesuai data tahun 2020, ada 88.533 petani di Tulungagung dengan luas tanam 145.499 hektare. Sedangkan alokasi pupuk bersubsidi jenis Urea sebanyak 39.742 ton, ZA 13.819 ton, SP36 9.318 ton dan NPK 35.203 ton.
Sedangkan pada 2021, jumlah petani membengkak menjadi 113.682 orang dengan luas tanam 140.932,94 hektare. Sementara alokasi pupuk bersubsidi jenis Urea menurun yaitu 21.025 ton, ZA 13.769 ton, SP36 282 ton dan NPK 37.379 ton.
Dari alokasi berdasar sistem ini, terdapat penurunan pada jenis Urea dan SP36 namun ada penambahan pada jenis NPK. Dan alokasi itu masih terpotong banyak, saat dituangkan dalam SK penetapan.
“Untuk Urea, berdasar SK masih mencapai 97 persen. Tetapi yang lain hanya 38-40 persen,” tutur Oki.
Terkait kekhawatiran para petani, Oki yakin akan ada evaluasi pelaksanaan tanam tahap pertama. Jika memang ada kekurangan pupuk untuk petani, nantinya akan ditambah oleh pemerintah.
“Ini sekadar keyakinan saya, jika memang dianggap kurang pasti akan ditambah. Tidak mungkin pemerintah membiarkan petani kekurangan pupuk,” pungkas Oki.
