Marketing.co.id – Berita Marketing | Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa – Bali diharapkan dapat membatasi mobilitas masyarakat sehingga menekan penyebaran Covid-19.
Agar PPKM Darurat lebih efektif dalam memutus mata rantai virus di Indonesia, cakupan kebijakan ini pun dinilai harus diperluas di beberapa daerah di luar Jawa dan Bali, serta dibutuhkan pemahaman semua pihak untuk mendukung penerapannya.
Wali Kota Padang, Hendri Septa menyampaikan, PPKM Darurat mulai diberlakukan di wilayahnya hari ini setelah sebelumnya menjalankan PPKM yang diperketat sejak 7 April 2021 lalu. “Memang kondisinya, masyarakat belum seluruhnya dapat melaksanakan anjuran dan arahan yang kita sampaikan kepada masyarakat,” terangnya dalam Dialog Produktif KPCPEN yang ditayangkan FMB9ID_IKP, Selasa (13/7).
Dengan adanya PPKM Darurat di Kota Padang, diharapkan kedisiplinan masyarakat bisa kembali ditegakkan demi menurunkan lonjakan kasus COVID-19. “Kami sudah mendapatkan laporan di perbatasan, hampir ratusan mobil sudah kita minta putar arah balik dan memang mereka tidak tahu aturan ini sebab banyak yang datang dari luar Padang. Kota Padang ini penghubung dari kota ke kota lain,” terang Hendri.
Dalam kesempatan yang sama Fahrizal Darminto, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, menyampaikan, berhasil atau tidaknya PPKM Darurat di Lampung tergantung dengan partisipasi masyarakat.
Ia berharap masyarakat bisa ikut berperan aktif mensosialisasikan imbauan-imbauan ataupun upaya-upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah, “Di Provinsi Lampung kita telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru pada masa pandemi Covid-19, agar masyarakat aman dan tetap produktif,” katanya.
Berdasarkan Perda tersebut, Polisi Pamong Praja, Forkopimda, Polda, dan pemangku kepentingan lain bisa bersama-sama melakukan upaya sosiasilasi dan penegakan hukum di lapangan di masa PPKM Darurat.
dr. Adib Khumaidi, SpOT, Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menambahkan, saat ini adalah situasi sulit bagi masyarakat saat ini sehingga perlu dipahami dengan sangat mendalam.
“Kita memahami kondisi saat ini memang menjadi problem psikologi di masyarakat sehingga tidak gampang juga untuk mengedukasi masyarakat. Kita perlu memberikan pemahaman bahwa penyelesaian pandemi ini tidak hanya dari aspek kepentingan pemerintah atau aspek kepentingan tenaga medis saja, tapi juga untuk kepentingan masyarakat juga,” terang dia.
dr Adib mendorong agar terciptanya peningkatan partisipasi masyarakat sehingga seluruh elemen masyarakat mendapatkan pemahaman yang sama guna mendukung upaya yang sudah dilakukan pemerintah. “Garda terdepan bukan dokter bukan perawat tapi garda terdepan adalah masyarakat,” tutupnya.
Marketing.co.id | Portal Berita Marketing & Bisnis
