Marketing.co.id – Berita Digital | Saat Eropa memasuki era DMA di mana para pemain terbesar di bidang teknologi melonggarkan cengkeraman mereka terhadap industri ini, mari kita lihat kembali sejarah Undang-Undang Pasar Digital (Digital Markets Act) Uni Eropa yang penting dan dampaknya terhadap legislasi serupa di Indonesia dan negara lainnya.
“Apakah Anda sudah mengerti?” Kata-kata Steve Jobs pada saat peluncuran iPhone pada tahun 2007 telah tercatat dalam sejarah, tetapi makna sebenarnya masih terabaikan. Ketika smartphone hadir di akhir 2000-an, mereka dimaksudkan untuk membebaskan konsumen dengan menggabungkan ponsel dengan kekuatan PC.
Dua dekade kemudian, mereka telah mengubah masyarakat, namun potensinya terhambat. Ironisnya, perusahaan-perusahaan yang memicu revolusi ini adalah perusahaan-perusahaan yang sama. Di antara mereka, toko aplikasi Apple dan Google telah mendominasi pasar, membebankan biaya tinggi kepada para pengembang, mencegah tersedianya toko aplikasi alternatif, dan mengurangi pilihan konsumen. Apakah Anda sudah mengerti?
Uni Eropa (UE) sudah mengerti. September tahun lalu, Digital Markets Act (DMA) menyerukan untuk mengakhiri situasi ini. Berusaha memecah monopoli para pemain besar teknologi, undang-undang ini menyatakan bahwa pada Maret 2024, Apple dan Google akan diwajibkan untuk mengizinkan pengguna mengunduh toko aplikasi alternatif di iOS dan Android. Selain itu, mereka juga harus mengizinkan konsumen memilih aplikasi default pada smartphone baru. Akhirnya, orang-orang mungkin akan mulai memahaminya.
Untuk negara seperti Indonesia, yang memiliki pasar dengan pengguna ponsel terbanyak di dunia dan pasar ponsel pintar terbesar keempat di dunia secara keseluruhan, peraturan mengenai ponsel pintar dan membuat pasar lebih adil bagi semua pihak yang terlibat adalah hal yang sangat penting. Dengan penetrasi smartphone di Indonesia yang mencapai 68% dan terus meningkat, kebutuhan akan regulasi menjadi semakin mendesak. Tapi bagaimana kita bisa sampai di sini? Seiring dengan dimulainya era baru dalam ponsel pintar dan aplikasi, mari kita telusuri sejarahnya.
Monopoli bukanlah hal yang baru. Ketika perdagangan modern mulai berkembang pada abad ke-18, orang-orang seperti ekonom Inggris Adam Smith sudah mencerca mereka. “Semakin bebas dan semakin umum persaingan” dari entitas komersial, Smith menyelidiki dalam The Wealth of Nations (1786), semakin banyak masyarakat yang dapat memanfaatkan fasilitas “menguntungkan” dari perdagangan kompetitif.
Sebelum DMA, situasi di dunia teknologi menyerupai situasi yang dikecam oleh Smith. Sejak smartphone dan toko aplikasi pertama kali membanjiri pasar setelah tahun 2008, sejumlah kecil perusahaan telah mengambil alih kendali bisnis. Di Amerika Serikat, Apple menguasai 61% pasar ponsel pintar, sementara secara global, Android menguasai 72% dari seluruh sistem operasi dan sisanya hampir semuanya adalah iOS. Indonesia membalikkan keadaan di Amerika Serikat, dengan Android menguasai hampir 72% pasar ponsel dan iOS melengkapi sisanya. Sederhananya, banyak orang yang tidak dapat dengan mudah mengakses sejumlah besar aplikasi yang berguna dan menyenangkan yang tersedia di ekosistem toko aplikasi alternatif yang sedang berkembang-sampai sekarang.
Sebelum undang-undang penting Uni Eropa, tantangan terhadap keuntungan komersial yang tidak adil ini sudah terjadi. Pada Juli 2018 dan Maret 2019, Komisi Uni Eropa (European Commission/EC) mendenda Google sebesar €4,34 miliar dan €1,49 miliar karena melanggar peraturan anti monopoli. Selanjutnya pada Juli 2020, Komisi Eropa memerintahkan konsultasi publik tentang apa yang akan menjadi DMA, memeriksa “masalah yang mungkin memerlukan intervensi di tingkat Uni Eropa.” Menjelang Natal, DMA telah menjadi bagian dari strategi digital Uni Eropa.
Pada saat yang sama, gemuruh di seberang sana menunjukkan tingkat ketidakpuasan di bidang teknologi itu sendiri atas status quo ini. Pada Agustus 2020, studio video game Epic menggugat Apple dan Google menggunakan undang-undang antimonopoli Sherman. Awal bulan itu, raksasa seluler tersebut menarik game Fortnite yang sangat populer milik Epic dari toko aplikasi mereka setelah pengembang memperbaruinya dengan opsi pembayaran langsung – elemen lain yang dikontrol ketat oleh dua perusahaan bernilai triliunan dolar ini. Desember lalu, Epic memenangkan kasusnya melawan Google, dan meskipun kalah dalam tuntutannya terhadap Apple, pengadilan memutuskan bahwa Epic diizinkan untuk mempromosikan opsi pembayarannya sendiri.
Baik secara langsung maupun tidak langsung, semua ini adalah bagian dari latar belakang DMA. Setelah diadopsi sebagai strategi Uni Eropa, undang-undang ini secara resmi diusulkan oleh Komisi Eropa pada Juli 2021, dan menjadi undang-undang pada 1 November 2022. September lalu, UE kemudian menempatkan Alphabet (alias Google), Amazon, Apple, ByteDance, Meta, dan Microsoft di bawah pengawasan khusus untuk memberikan kebebasan kepada pengguna dalam memilih layanan dan perangkat lunak yang ingin mereka gunakan. Jika pada Maret ini perusahaan-perusahaan tersebut belum memenuhi harapan, mereka dapat menghadapi proses hukum.
Tidak mengherankan jika negara-negara lain mengikuti langkah ini. Pada 2021, Korea Selatan mengesahkan undang-undang yang membatasi kontrol Apple dan Google atas pembayaran di toko aplikasi, dan pada tahun berikutnya, Komite Tetap Parlemen India untuk Perdagangan mengusulkan peraturan bergaya DMA. Di tempat lain, pemerintah Inggris telah mengajukan RUU Pasar Digital yang “pro-kompetisi”, dan di Amerika Serikat, Senat AS akan mempertimbangkan Undang-Undang Inovasi dan Pilihan Online Amerika, yang keduanya sebanding dengan DMA. Pada saat yang sama, masalah produsen iPhone terus meningkat.
Menyusul penyelidikan terhadap praktik toko aplikasinya oleh Komisi Eropa yang dimulai pada 2021, Apple mengakui pada Januari ini untuk memberikan akses kepada para pesaingnya di Eropa ke sistem pembayaran nirsentuhnya. Selain itu, pada saat yang sama ketika Apple mengumumkan bahwa mereka akan membagi toko aplikasinya menjadi dua agar sesuai dengan DMA, Departemen Kehakiman AS baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka sedang dalam tahap akhir investigasi lain terhadap perusahaan tersebut yang dapat mengarah pada kasus antimonopoli.
Menanggapi tantangan yang terus berkembang dari lanskap smartphone dan layanan modern, Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia juga mengembangkan peraturan anti-monopoli untuk ekosistem digital, yang terinspirasi oleh Digital Market Act (DMA) dan Digital Service Act (DSA) dari Uni Eropa.
Peraturan-peraturan ini bertujuan untuk memastikan persaingan yang sehat dan mengatasi masalah-masalah seperti konten online ilegal, perlindungan anak di bawah umur secara online, dan praktik-praktik penipuan. Diharapkan akan diberlakukan sebagai Peraturan Pemerintah (PP), peraturan-peraturan ini akan melengkapi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mencakup manajemen sistem elektronik dan perlindungan anak di ruang digital, untuk mendorong terciptanya lapangan bermain yang setara bagi bisnis dan inovasi di ranah digital.
Kesimpulan yang dapat diambil dari hal ini bukanlah bahwa perusahaan-perusahaan yang sukses itu buruk. Sebaliknya, seperti yang disoroti oleh Thierry Breton, ini adalah tentang pilihan konsumen dan memungkinkan adanya persaingan sehingga ada lebih banyak perusahaan yang sukses-bukan lebih sedikit.
Dunia membutuhkan merek-merek besar. Namun, dunia juga membutuhkan perusahaan-perusahaan yang lebih kecil untuk mencapai skala yang lebih besar agar industri dan teknologi dapat berkembang. Sebelumnya, hal ini tidak mungkin terjadi. Namun dengan dukungan dan pengaruh DMA yang mendorong negara-negara seperti Indonesia untuk mengikutinya, mudah-mudahan hal ini akan menjadi arah perjalanan di tempat lain juga. Lagipula, jika Uni Eropa bisa mendapatkannya, mengapa dunia tidak?
Artikel ini dikirim dan ditulis oleh Julie Huang, Direktur Pengembangan Bisnis, AVOW
