Marketing.co.id – Opini Marketing| Di tengah debat sengit perpolitikan di tanah air, hampir dikatakan kita tak pernah mendengar para politisi membahas kerusakan lingkungan dan dampak yang ditimbulkannya. Isu mengenai lingkungan sepertinya belum menjadi agenda utama dari partai politik di Indonesia.
Para politisi lebih sering membahas bagaimana strategi menciptakan pertumbuhan ekonomi, menarik investasi asing, atau menciptakan lapangan kerja. Padahal dampak dari kerusakan lingkungan benar-benar nyata dan bisa menghambat pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu banyak pihak, terutama dari kalangan NGO dan akademisi gencar menyuarakan pentingnya pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
Namun untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan tidak cukup hanya dengan menggelar berbagai seminar. Perlu langkah nyata yang didukung dengan kebijakan atau regulasi yang pro lingkungan. Karena itu, peran partai politik menjadi sangat penting untuk meng-goal-kan berbagai regulasi terkait lingkungan.
Apakah kurangnya perhatian partai politik terhadap lingkungan merupakan refleksi dari masyarakat itu sendiri yang kurang aware terhadap lingkungan? Ternyata tidak. Sebagaimana dilansir dari Katadata.co.id, hasil jajak pendapat (JakPat) tahun 2022 menunjukkan, bahwa mayoritas konsumen muda kini semakin peduli pada lingkungan, khususnya di kalangan milenial dan gen Z.
Mayoritas responden mengatakan, bahwa kini mereka berbelanja dengan tas belanja sendiri dengan persentasenya mencapai 69,8%. Berikutnya, sebanyak 56,2% responden membeli produk ramah lingkungan. Lalu, sebanyak 46,4% responden mengumpulkan kemasan produk kosong ke tempat daur ulang.
Survei dari Yayasan Partisipasi Muda (Generasi Melek Politik), Pelopor Pilihan 17 (PP17), dan National Benchmark Survei di tahun 2023 juga menguatkan temuan dari JakPat. Hasil survei ketiga lembaga tersebut mengungkapkan, 59% anak muda Indonesia merasa isu lingkungan adalah masalah yang mendesak.
Partai politik tidak boleh meremehkan aspirasi anak muda (milenial dan gen Z). Berdasakan data KPU, pada Pemilu 2024 nanti, jumlah pemilih di Indonesia diperkirakan mencapai 187 juta orang. Adapun kelompok pemilih muda, terutama generasi milenial dan Gen Z akan menjadi pemilih terbesar dengan porsi sekitar 60% (Tempo.co).
Dampak kerusakan lingkungan
Seperti sering diungkapan para ahli, sederet dampak buruk kerusakan lingkungan telah dirasakan oleh umat manusia saat ini, dan akan semakin memburuk di masa depan jika manusia tidak melakukan langkah-langkah yang lebih taktis. Menurunnya kualitas kesehatan manusia dan timbulnya wabah penyakit adalah salah satu contohnya.
Dampak lainnya yang sudah kita rasakan antara lain berbagai bencana alam seperti tanah longsor, banjir, kebakaran hutan, dan cuaca ekstrim gelombang panas di berbagai belahan dunia. Semuanya telah banyak menelan banyak korban, baik jiwa maupun harta.
Baca juga: Perbedaan Marketing Politik dengan Marketing dalam Bisnis
Studi yang baru-baru ini dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menemukan, bahwa dampak buruk perubahan iklim berpotensi menghilangkan nilai ekonomi komoditas beras dan kopi hingga lebih dari US$2,8 miliar dan US$262 juta per tahun pada produksi beras dan kopi antara tahun 2051-2080. Hal ini akan dirasakan secara langsung oleh para petani yang bekerja keras dan masyarakat yang bergantung pada komoditas ini.
Selain itu, menurut Avina Sugiarto, Partner East Ventures, dan Aghnia Dima Rochmawati, ESG Specialist East Ventures, Asia Tenggara merupakan salah satu wilayah yang paling rentan terhadap krisis iklim di dunia, dan data menunjukkan masa depan yang ‘suram’. PDB di kawasan ini dapat berkurang hingga 11% pada akhir abad ini akibat dampak perubahan iklim terhadap sektor-sektor vital
Menurut catatan Kompas, naiknya permukaan air laut akan berdampak pada 199 kabupaten pesisir di Indonesia yang berisiko terkena banjir tahunan pada tahun 2050. Sekitar 8,6 juta orang akan terkena dampaknya, yang kemudian akan menelan biaya hingga US$101 miliar.
Sepak Terjang Partai Hijau di Eropa
Di negara-negara maju yang sudah lebih dulu mengalami industrialisasi, kehadiran partai hijau (green party) menjadi bagian tak terpisahkan dari denyut politik di negara tersebut. Istilah partai hijau mungkin masih asing bagi kita. Sebagai referensi, menurut cfr.org, partai politik hijau mencerminkan gerakan sosial yang lebih luas yang berusaha mengarahkan kembali peradaban ke arah yang menurut pendukungnya lebih berkelanjutan dan manusiawi.
Keprihatinan partai hijau terhadap lingkungan dimulai dengan penentangan mereka terhadap tenaga nuklir, lalu meluas hingga mencakup perubahan iklim, polusi, dan industrialisasi pertanian. Menurut Jaringan Global Greens, saat ini ada sekitar 80 partai hijau di dunia. Sebagian besar partai hijau fokus pada empat pilar yakni kelestarian ekologis; demokrasi akar rumput; keadilan sosial; dan perjuangan tanpa kekerasan.
Gerakan partai hijau di Eropa Barat dipelopri oleh generasi ’68. Kelompok ini sangat menentang perlombaan senjata nuklir dan tenaga nuklir, menentang konsumerisme dan keserakahan.
Awalnya gerakan hijau belum mendapat perhatian dari masyarakat Eropa. Baru pada tahun 1980-an partai hijau menjadi arus utama, terutama di Jerman Barat. Tahun 1983 kubu partai hijau Jerman Barat menjadi kekuatan politik di parlemen dengan 27 kursi. Tahun 2021 partai hijau di Jerman mencatat prestasi mengesankan. Mereka berhasil masuk pemerintahan Kanselir Olaf Scholz dengan enam jabatan kabinet, termasuk wakil kanselir dan kementerian luar negeri.
Selandia Baru yang sering disebut sebagai negara pertama yang melahirkan partai hijau di dunia, partai hijau di negara ini memenangkan antara 5 dan 11 persen suara nasional sejak 1999, dan pada 2017, partai hijau di negeri Kiwi memasuki pemerintahan untuk pertama kalinya.
Nasib kurang baik dialami partai hijau di Australia. Di negeri Kanguru kaum hijau tidak pernah memiliki lebih dari satu kursi di majelis rendah parlemen, yang memiliki hak untuk memilih perdana menteri. Nasib partai hijau di Kanada sedikit lebih baik. Partai hijau Kanada pertama kali masuk Parlemen pada 2011 dengan satu kursi, yang meningkat menjadi tiga kursi setelah pemilu 2019.
Bagaimana dengan Amerika Serikat? Â Tidak ada anggota partai hijau yang terpilih untuk jabatan federal mana pun. Namun, mereka memiliki pengaruh cukup kuat. Kelompok hijau di AS memegang 133 kantor terpilih negara bagian dan lokal secara nasional. Mereka juga adalah pendukung awal Kesepakatan Baru Hijau, yang menjadi populer di kalangan Demokrat. Proposal tersebut sebagian dimasukkan dalam rencana Presiden Joe Biden untuk infrastruktur pengurangan karbon, pertanian, dan kebijakan energi.
Baca juga: Para Pesohor di Panggung Politik dan Fenomena Anti Politisi Selebritas
Di Indonesia tiap kali Pemilu akan digelar biasanya muncul partai-partai baru, namun tak satupun yang menyatakan diri sebagai partai hijau atau minimal menyatakan akan memperjuangkan prinsip pembangunan keberlanjutan.
Sepertinya agak sulit mengharapkan lahirnya partai hijau di Indonesia, karena pembelaan terhadap lingkungan di negara kita belum menjadi gerakan yang sistematis dan meluas di masyarakat. Sifatnya masih sporadis dan hanya suara-suara minor.
Yang kita harapkan, partai-partai yang ada, terutama partai besar yang memiliki banyak kursi di parlemen, mulai berpikir lebih strategis tentang lingkungan dan menelurkan berbagai regulasi yang mendukung pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
