Marketing.co.id – Berita Digital & Technology | Operator seluler dan pengusaha penyedia layanan internet di Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang tidak ringan. Di tengah melambatnya pertumbuhan industri selular maupun jasa internet, operator justru mendapatkan beban regulatory charge yang besar.
Polemik ini diangkat dalam Selular Business Forum (SBF) bersama Media Network yang diselenggarakan di Jakarta, Senin, 27 November 2023 dengan mengangkat tema “Polemik Layanan Telepon dan Internet Satelit, Siapa Untung Siapa Buntung?”.
Uday Rayana, CEO Selular Media Network mengatakan, “Ketika investasi mahal, justru pelaku industri dipaksa menyediakan tarif internet yang murah. Namun di sisi lain, mereka jg punya beban investasi yang mahal. Ditambah lagi kemungkinan bakal masuknya operator berbasis satelit, Starlink milik Elon Musk yang menargetkan layanan telepon satelit komersial pada 2024. Nah hal inilah yang menyebabkan industri selular semakin tidak sehat.”
Starlink bakal masuk dimulai dengan SMS sebelum menambahkan layanan suara dan data, serta konektivitas IoT pada 2025. Kehadiran Starlink yang dinilai sarat dengan privilege, tentu membuat industri selular semakin tidak sehat.
Aju Widya Sari, Direktur Telekomunikasi Dirjen PPI Kementerian Kominfo menjelaskan bahwa perlu adanya intervensi pemerintah untuk membuka jaringan secara merata.
“Saat ini baru 70% desa yang dicover oleh jaringan 4G, artinya 55.98% kel/desa terlewati. Adanya coverage gap di desa ini karena biaya tinggi, revenue rendah dan resiko rendah. Tidak ada privilege untuk Starlink untuk masuk Indonesia. Namun jika benar adanya kehadiran Starlink, akan menjadi jawaban bagi daerah yang menjadi blank spot,” lanjut Aju.
Sekjen Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), Marwan O. Baasir, mengatakan hadirnya Starlink akan menimbulkan pro dan kontra. “Harga berlangganan dan UE CPE masih mahal, Starlink belum memiliki izin penyelenggara Jasa ISP di Indonesia dan masih memiliki IP Global sehingga berpotensi ada isu PDP dan kedaulatan negara.”tambahnya.
“Kami mengajukan usulan kepada pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang semakin memberatkan operator seluler jika Starlink masuk,” ujar Marwan.
Sementara itu, Muhamad Arif, Ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) mengatakan pihak ISP (Internet Service Provider) harus siap jika Starlink masuk ke Indonesia termasuk anggota APJII yang jumlahnya 1013, mau tidak mau harus siap.
Pengamat Telekomunikasi/Pengajar ITB/Mantan Komisioner BRTI, Agung Harsoyo ada catatan yang perlu dipertimbangkan untuk kebijakan satelit internet. “Tidak melakukan keputusan berupa pemberian izin baru, sebelum dilakukan kajian yang menyeluruh dan cermat oleh seluruh stakeholders terkait kepentingan nasional,” ujarnya.
“Bekerjasama dalam memberikan layanan telekomunikasi untuk wilayah unserved dan underserved sebagai prioritas utama. Memulai penerapan collaborative regulation : telekomunikasi, transaksi keuangan, pertahanan-keamanan, layanan Kesehatan, Pendidikan,” sambungnya.
(MM/Lya)
