Marketing.co.id – Berita Digital | TikTok kembali mengukuhkan komitmennya dalam menjaga integritas pemilihan umum di Indonesia. Dalam rangka menghadapi Pilkada 2024, TikTok berkolaborasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia melalui acara “Lokakarya #SalingJaga TikTok Indonesia”. Lokakarya ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anggota kedua lembaga mengenai kebijakan TikTok dan cara memanfaatkan platform ini dalam menjaga jalannya Pilkada.
Acara ini dihadiri oleh lebih dari 300 peserta yang berasal dari berbagai kantor Bawaslu dan KPU di 37 provinsi serta 508 kabupaten/kota di Indonesia. Format lokakarya yang dilaksanakan secara luring dan daring memungkinkan partisipasi yang lebih luas, menciptakan diskusi interaktif tentang kebijakan dan praktik terbaik dalam memanfaatkan TikTok untuk mencegah penyebaran informasi yang salah.
TikTok juga meluncurkan Pusat Panduan Pilkada 2024, sebuah laman khusus dalam aplikasi yang menyajikan informasi kredibel dan resmi terkait Pilkada 2024. Langkah ini menunjukkan komitmen TikTok dalam melindungi pengguna dari misinformasi serta mencegah penyalahgunaan platform selama periode pemilihan. Firry Wahid, Head of Public Policy and Government Relations TikTok Indonesia, menyatakan, “Kami sangat menghargai kerja sama dengan Bawaslu dan KPU. Meskipun TikTok adalah platform hiburan, kami berkomitmen untuk melindungi integritas pemilu.”
Pada lokakarya ini, peserta diajak memahami kebijakan khusus yang berlaku bagi Akun Pemerintah, Politisi, dan Partai Politik (GPPPA). TikTok melarang akun-akun ini untuk terlibat dalam monetisasi, penggalangan dana kampanye, atau mengakses fitur iklan. Penjelasan mengenai kebijakan yang melarang iklan politik, baik iklan berbayar maupun konten yang dipromosikan oleh kreator, juga menjadi fokus diskusi.
Peserta lokakarya mendapatkan wawasan mendalam tentang proses moderasi konten di TikTok, yang melibatkan teknologi dan tim moderasi manusia. Tim TikTok menjelaskan bagaimana kebijakan terkait konten misinformasi ditegakkan, serta batasan yang diterapkan untuk media yang diedit dan konten berbasis kecerdasan buatan (AI). Hal ini menjadi penting untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan kepada publik tetap akurat dan tidak menyesatkan.
Selain itu, TikTok menyediakan kanal pelaporan khusus untuk Bawaslu dan organisasi sipil, termasuk Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Kanal ini dirancang untuk membantu menandai konten yang diduga melanggar peraturan Pemilu. Selama periode Pemilu sebelumnya, TikTok telah berhasil menghapus ribuan video yang melanggar kebijakan, menunjukkan komitmennya dalam menciptakan ruang digital yang aman.
Lolly Suhenty, Komisioner Bawaslu RI, mengapresiasi inisiatif ini dan mendorong peserta untuk memanfaatkan lokakarya untuk menyebarluaskan informasi yang akurat terkait Pilkada. “Mari kita gunakan kesempatan ini untuk berbagi informasi yang benar dan mencegah penyebaran hoaks,” ujarnya.
Betty Epsilon Idroos, Komisioner KPU RI, juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara lembaga pemerintah, masyarakat, dan platform digital dalam menyukseskan Pemilu. “Kesuksesan penyelenggaraan Pemilu tidak hanya tanggung jawab KPU, tapi juga melibatkan peran semua pihak,” katanya.
Di luar kerjasama dengan pemerintah dan organisasi sipil, TikTok juga meluncurkan kampanye #SalingJaga, yang mengajak masyarakat untuk menciptakan ruang digital yang aman dan sehat. Kampanye ini mengingatkan pengguna untuk bertanggung jawab atas informasi yang mereka konsumsi dan sebar di platform.
Firry Wahid menutup acara dengan menegaskan pentingnya kolaborasi untuk memerangi misinformasi. “Kami mendorong semua pihak untuk #SalingJaga keamanan pengguna dan kebenaran informasi di ruang digital,” tutupnya.
