Di era globalisasi persaingan tidak hanya terjadi antar negara, namun juga antar kota di seluruh dunia. Kota Bandung misalnya, bukan hanya bersaing dengan kota lain di Indonesia, tapi juga bersaing dengan kota-kota lain di dunia dalam menarik investasi asing, layanan publik, dan menggaet turis asing.
Karena itu, penting sekali untuk melihat sejauhmana kota-kota di Indonesia memiliki daya saing. Guna mengukur seberapa kuat daya saing kota-kota di Indonesia, Frontier Consulting Group dan Tempo Media Group menggelar “Indonesia Attractiveness Award 2016”.
Seperti dikutip dari laman Indonesia Attractiveness Award, pengukuran “Indonesia Attractiveness Award 2016” menggunakan empat dimensi, yaitu Investasi, Infrastruktur, Pariwisata, dan Pelayanan Publik. Seluruh dimensi penilaian dilakukan berdasarkan data sekunder dan data primer, kecuali Pelayanan publik yang dinilai berdasarkan data primer.
Data sekunder untuk dimensi investasi, Infrastruktur, dan Pariwisata berasal dari berbagai instansi seperti BKPM, BPS, Bank Indonesia, dan beberapa Kementerian. Sedangkan untuk pengumpulan data primer dilakukan dengan mystery calling pada 12 institusi di masing-masing kabupaten dan kota.
Penganugerahan “Indonesia Attractiveness Award 2016” antara lain dihadiri Menkominfo Rudiantara, Menpan RB Asnan Abrur, Ketua DPR RI Ade Komarudin, dan kepala daerah yang memenangkan penghargaan tersebut. Kepala daerah yang hadir antara lain Gubernur Jateng Gandjar Pranowo, Gubernur Banten Rano Karno, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.
Rudiantara yang hadir mewakili Presiden Joko Widodo mengatakan, apa yang membuat Indonesia menarik bagi investasi asing bisa direfleksikan dari Indonesia Attractiveness Award, karena penghargaan ini berdasarkan survei yang mengukur empat parameter, yakni investasi, infrastruktur, pelayanan publik, dan pariwisata.
Rudiantara menegaskan, investasi, infrastruktur, pelayanan publik, dan pariwisata memilliki saling ketergantungan yang tinggi. “Tidak mungkin ada investasi tanpa pelayanan publik yang baik, tidak mungkin orang berinvestasi kalau ijin untuk berinvestasi susah, tidak mungkin orang berinvestasi kalau infrastrukturnya tidak memadai, apakah infrastruktur jalan atau telekomunikasi,” papar Rudiantara.
Rudiantara menambahkan, dalam konteks kompetisi global, atractiveness indeks yang dikeluarkan Frontier menjadi acuan pemerintah dalam melihat kekuatan daya saing nasional. Dia menilai, para pemenang penghargaan ini kemungkinan besar pemda dan pemkot yang memiliki ruang fiskal APBD yang lebar. “Tanpa ruang fiskal di APBD tidak bisa melakukan investasi, karena uangnya dipakai lebih banyak untuk belanja rutin,” tandasnya.
Rudiantara meminta para pemkot dan pemkab untuk meningkatkan empat parameter yang menjadi tolok ukur pengukuran Indonesia Attractiveness Award (Investasi, Infrastruktur, Pariwisata, dan Pelayanan Publik). Salah satunya dengan menggunakan e-leadership untuk mempermudah dan mempercepat roda pemerintahan dan layanan publik di daerah.
Rudiantara memberi contoh salah satu kabupaten di Indonesia yang berhasil mengadopsi e-leadership. Masyarakatnya di kabupaten tersebut dipermudah ketika membuat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Pengurusan SKTM proses administrasinya cukup sampai desa atau kelurahan, tidak perlu sampai ke kecamatan.
“Ini membuat bisnis proses menjadi mudah dengan memanfaatkan teknologi, sehingga dalam hitungan jam Surat Keterangan Tidak Mampu bisa dikeluarkan, dampaknya indeks layanan publiknya tinggi, masyarakat akan senang,” jelas dia.
