Marketing.co.id – Berita Marketing | Karakter konsumen di Indonesia yang berbeda-beda, menjadi pekerjaan rumah bagi pelaku e-commerce di Indonesia. Pemberdayaan konsumen menjadi skala prioritas, karena merupakan aset penting pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan.
Hal ini mengemuka dalama diskusi publik “Urgensi Pemberdayaan Konsumen di Ekosistem Ekonomi Digital” yang berlangsung di Jakarta, Rabu (5/6) dengan pembicara dari perwakilan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), Lazada, OJK, Kementerian Perdagangan, dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).
“Kemudahan yang ditawarkan era digital bagi semua lapisan masyarakat sayangnya masih belum sepenuhnya digunakan dengan baik oleh konsumen dalam melakukan sebuah transaksi di e-commerce. Melalui edukasi dan kolaborasi dengan stakeholders, konsumen harus tahu hak dan kewajibannya dalam melakukan transaksi,” pukas Wakil Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Budi Primawan.
Pemberdayaan konsumen atau sebelumnya lebih akrab dengan perlindungan konsumen, seharusnya diketahui bersama antara pelaku usaha dan konsumen untuk memastikan proses transaksi bisa berjalan lancar.
Menurut Chandrini Mestika Dewi, Direktur Pemberdayaan Konsumen Ditjen PKTN Kementerian Perdagangan yang menjadi pembicara dalam diskusi publik hari ini, edukasi dan sosialisasi literasi digital kepada konsumen, sangatlah penting. Hal ini untuk merespon perubahan pola aktivitas perdagangan yang berbasis aktivitas digital saat ini, dimana secara langsung berdampak pada perubahan pola perilaku kedua belah pihak. “Konsumen yang berdaya akan menciptakan permintaan pasar yang selaras dengan tumbuhnya produk lokal unggulan, hingga pada akhirnya menguatkan perekonomian nasional,” ujar Chandrini.
Saat ini ada persoalan penting dalam ‘mendewasakan’ pasar digital Indonesia yang masih cukup rumit. “Fitur di platform e-commerce telah dirancang tidah hanya untuk mendukung kemudahan transaksi, namun juga memberikan kenyamanan dan ketenangan pikiran bagi konsumen. Namun, masih saja ada konsumen yang tidak merasa puas. Jika konsumen benar-benar mengikuti berbagai tahapan dengan baik, seharusnya hal seperti ini tidak perlu terjadi. Contohnya seperti dalam kasus COD (Cash on Delivery) yang marak terjadi, di mana konsumen merasa tidak melakukan pembelian, atau salah dalam memilih barang, yang kemudian terjadi malah menyalahkan kurir yang tugasnya hanya mengirim barang saja.” jelas Farid Suharjo, Deputy Chief Customer Officer Lazada Indonesia.
Farid melanjutkan, “Fitur pengembalian barang di dalam aplikasi, bisa digunakan konsumen dengan mudah apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan barang yang dipesan, dengan pengembalian dana secara cepat. Jadi sebenarnya konsumen tidak perlu khawatir, dan bahkan sampai berargumen dengan kurir.”
Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Heru Sutadi melihat edukasi dan sosialisasi pada konsumen menjadi penting karena tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya dalam sebuah aktivitas ekonomi digital sangat menentukan kualitas sebuah transaksi.
Heru menambahkan, “Tahun 2024 ini, pemerintah menargetkan Indeks Keberdayaan Konsumen meningkat dari 57,04 yang masih dalam tahap Mampu menjadi Kritis dengan nilai minimal 60.”
“Inovasi, kolaborasi dan edukasi menjadi kata kunci agar ekonomi digital berkembang, pelaku usaha mendapat cuan dan konsumen juga dilindungi serta dipenuhi hak-haknya. Semua stakeholder harus saling bekerja sama agar e-commerce dapat berkembang memberikan manfaat maksimal bagi semua,” tutup Heru.
