Marketing.co.id – Berita Financial Services | Melihat pesatnya tren pertumbuhan investasi portofolio, pasar modal Indonesia menjadi salah satu tolak ukur pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi juga terlihat dari komitmen pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dalam pidato pembukanya di acara Economic Outlook 2023: Peran Peran Pasar Modal dalam Memperkuat Perekonomian Nasional memberikan penekanan pada inisiatif pemerintah ini.
“Dalam satu tahun terakhir, APBN bertindak sebagai shock absorber yang mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli. Hal ini terlihat dalam tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang telah menjadi peringkat kedua tertinggi di G20, di bawah Arab Saudi. Menuju 2023, Pemerintah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan cadangan devisa dan mempersiapkan stimulus valas sehingga potensi komoditas ekspor bisa dimaksimalkan,” jelas Airlangga.
Panel diskusi eksklusif yang diinisiasi Pluang menghadirkan pelaku industri dan jajaran para pemangku kepentingan di sektor keuangan. Economic Outlook 2023 ini membahas insight pasar yang akan berguna untuk investor maupun calon investor menghadapi ketidakpastian kondisi ekonomi di tahun 2023 ini.
Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI Dr. Adi Budiarso menyebutkan bahwa kinerja ekonomi indonesia merupakan salah satu yang paling resilien di tahun 2022.
“Seiring membaiknya kondisi ekonomi pasca pandemi, APBN 2023 sudah kembali ke disiplin fiskal defisit dibawah 3%. Pemerintah juga terus berkomitmen meningkatkan produktivitas ekonomi yang berfungsi menjaga momentum pemulihan ekonomi mengingat tahun 2023 yang masih dihantui resesi. Upaya untuk memitigasi risiko yang lebih solid dilakukan lewat pengendalian defisit dan utang, termasuk mendukung efektivitas reformasi fiscal,” katanya.
Berkaitan dengan regulasi sektor keuangan khususnya pasar modal, Kepala Departemen Perizinan Pasar Modal OJK Luthfy Zain Fuady menekankan pentingnya implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor-Sektor Keuangan (UU P2SK) sebagai regulatory outlook di tahun 2023.
“Kami menyadari detil dalam UU P2SK ini mengharuskan adanya koordinasi antar kementerian dan lembaga. Misal dalam implementasi perdagangan karbon, pengembangan produk-produk keuangan derivatif dan pengelolaan inovasi teknologi sektor keuangan. UU P2SK juga memiliki fungsi perlindungan konsumen, Security Investor Protection Fund (SIPF) diharapkan bisa menjamin keamanan transaksi di pasar modal. OJK juga kedepannya ingin bekerja sama dengan institusi penegak hukum dalam menindak kasus pidana di pasar keuangan,” katanya.
Mewakili Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), turut hadir juga Ketua Umum Dewan Pengurus Harian AFTECH Pandu Sjahrir dan Ketua Departemen Manajemen Aset AFTECH sekaligus Co-Founder Pluang Claudia Kolonas.
Pandu menyampaikan perspektif ekosistem keuangan, pertumbuhan sektor ini perlu dibarengi dengan peningkatan kepercayaan para pengguna layanannya. “Pelaku industri sektor keuangan perlu menumbuhkan kepercayaan publik, jangan sampai ada false sense of confidence. Financial crime memiliki dampak jangka panjang pada cara pandang masyarakat terhadap sektor keuangan, dari mulai rasa tidak aman sampai antipati terhadap produk keuangan tertentu. Maka dari itu, regulator perlu punya kapasitas untuk menindak kasus-kasus serupa, salah satu instrumennya adalah UU P2SK yang dianggap sudah cukup komprehensif untuk di implementasi dalam meregulasi tingginya dinamika sektor keuangan,” jelas Pandu.
Claudia Kolonas juga menekankan bahwa untuk menghadapi tren makro ekonomi tahun 2023 yang cukup optimis ini, investor dapat melakukan diversifikasi komposisi aset. “Instrumen saham di tahun 2023 masih cukup menarik walaupun volatilitas pasar akan tetap tinggi terkait sentimen global masih berubah-ubah. Di semester-II 2023, kampanye tahun politik menyambut pemilu di tahun 2024 bisa menjadi katalis dalam mendukung rally saham di sektor-sektor berkapitalisasi besar.
Di periode yang sama, obligasi seperti reksa dana pendapatan tetap cukup menarik untuk dipertimbangkan setelah yield surat berharga Pemerintah lebih stabil. Sedangkan kenaikan suku bunga acuan BI sebesar 5.75% membuat reksa dana pasar uang berpotensi memberikan imbal hasil yang lebih menarik tahun ini.
Berkaitan dengan potensi pasar modal, Direktur Penilai Perusahaan PT BEI Gede Nyoman Yetna mencatatkan tren-tren positif di pasar modal Indonesia. “Pemerintah sudah menjaga arah pertumbuhan ekonomi dalam upaya pemulihan pasca pandemi. Hal ini tercermin dalam tingginya angka perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan pesatnya pertumbuhan investor ritel dalam dua tahun terakhir. Menyambut optimisme ini, setelah mencatatkan 67 instrumen baru di tahun 2022, tahun ini BEI menargetkan sebanyak 70 instrumen baru yang tercatat di bursa.
