Marketing.co.id – Berita Lifestyle | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama PT Indonesia Digital Pos (IDP), penerbit indopos.co.id dan indoposco.id, telah menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Tantangan dan Risiko Digitalisasi Pertanahan”. Acara tersebut berlangsung di Hotel Aston, Bekasi.
Direktur Utama PT Indonesia Digital Pos, Sumber Rajasa Ginting, menjelaskan, bahwa pemerintah tengah berkomitmen untuk menata sistem pertanahan nasional sesuai dengan nawacita. Ginting mengungkapkan, “Dalam program kerja, ini didorong melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM) hingga perbaikan sistem layanan.”
Ginting menilai program digitalisasi pertanahan yang digagas oleh Kementerian ATR/BPN merupakan langkah terobosan penting untuk menciptakan sistem layanan pertanahan yang bebas dari praktik korupsi serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Program digitalisasi ini memangkas pertemuan langsung, sehingga menekan ruang tindak KKN. Namun, sejumlah tantangan harus dihadapi pada program ini.
Menurutnya, diskusi yang diadakan bertujuan untuk menemukan solusi dalam mengatasi berbagai tantangan terkait percepatan digitalisasi pertanahan. “Harapannya, melalui diskusi ini ditemukan solusi baik pada masalah percepatan program digitalisasi pertanahan,” tambahnya.
Dalam forum yang sama, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ATR/BPN, Raden Bagus Agus Widjayanto, memaparkan komitmen Kementerian dalam membangun Zona Integritas (ZI) di seluruh satuan kerja (satker). “Kami sangat mengapresiasi bila satker-satker BPN semangat membangun ZI,” kata Raden.
Raden melanjutkan, bahwa dari 508 Satker Kantor Pertanahan (Kantah) dan Kantor Wilayah (Kanwil), sebanyak 104 ditargetkan untuk meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). “Dari target tersebut, 81,73 persen atau 83 Satker sudah siap WBK. Ini masih akan berkembang karena memperbaiki atau membangun ZI pada masing-masing satker kita lakukan terus-menerus,” ungkapnya.
Raden menjelaskan, bahwa penilaian untuk kesiapan WBK melibatkan 11 variabel, termasuk Lembar Kerja Evaluasi yang menjadi dasar penilaian tim. Variabel tersebut mencakup sikap mental pimpinan, inovasi, kinerja, dan sarana prasarana kantor. “Kami memastikan bahwa layanan prioritas berjalan tanpa masalah dan meminimalisir tunggakan pekerjaan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang, dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kementerian ATR/BPN, I Ketut Gede Ary Sucaya, menegaskan pentingnya interkoneksi dalam digitalisasi pertanahan. “Digitalisasi pertanahan ini tidak bisa kami lakukan sendiri, tapi kami lakukan interkoneksi dengan pihak terkait seperti Dukcapil dan BSSN,” katanya.
I Ketut menjelaskan, kerja sama dengan BSSN mencakup penggunaan tanda tangan elektronik untuk menjamin keamanan, sementara dengan Dukcapil, mereka melakukan verifikasi data penduduk untuk mencegah alamat palsu. Selain itu, kerjasama dengan 461 pemerintah daerah terkait pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga dilakukan untuk memastikan tidak adanya tunggakan sistem.
Pengamat Siber Pratama Persadha mendukung langkah pemerintah dalam digitalisasi, namun menekankan pentingnya keamanan siber, termasuk pro digitalisasi, tapi digitalisasi yang aman. Ini mengingat serangan siber yang pernah mengganggu sistem pelayanan publik di Estonia pada 2007. Kejadian itu harus menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia, termasuk harus waspada terhadap risiko serangan siber.
“Penting juga akses internet di daerah yang belum terjangkau. Ada 11 juta orang yang memilih tidak terkoneksi internet. Itu perlu dicarikan alternatif,” tuturnya. Ia menekankan bahwa transformasi digital dapat mempermudah pelayanan masyarakat, mempercepat proses pendaftaran tanah, dan mengurangi risiko konflik dengan kehandalan data elektronik.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, memberikan apresiasi terhadap program digitalisasi pertanahan. “Percepatan program digitalisasi pertanahan sudah berjalan baik. Program ini dapat mempercepat layanan bagi masyarakat dan mencegah hilangnya surat fisik kepemilikan tanah,” katanya.
