BP Taskin Gandeng Pemda dan Swasta Luncurkan Program Aglomerasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan

0
BP Taskin
Jumpa pers Program Aglomerasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan, di Jakarta, Selasa (20/8/2025)
[Reading Time Estimation: 3 minutes]

Marketing.co.id – Berita Marketing | Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) berkerja sama dengan Pemerintah Daerah dan perusahaan meluncurkan Program Aglomerasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Kerjasama strategis ini menandai langkah nyata sinergi multi-pihak dalam menghadirkan solusi terintegrasi guna mempercepat pengentasan kemiskinan di wilayah aglomerasi.

Program Aglomerasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan merupakan tonggak penting untuk menggabungkan potensi sumber daya pemerintah daerah, pelaku swasta, dan BP Taskin. Kerjasama ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan program, infrastruktur, serta sumber daya lainnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Untuk tahap awal program ini melibatkan empat daerah yakni Cirebon, Indramayu, Kuningan, Brebes, dan Kota Cirebon. Dalam pelaksanaannya pemda di empat daerah tersebut akan menyediakan lahan, infrastruktur, dan kebijakan daerah sesuai potensi khas wilayah masing-masing.

Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko mengatkan, daerah Cirebon, Indramayu, Kuningan, Brebes, dan Kota Cirebon secara geografis berdekatan dan secara ekonomi dan budaya tidak jauh berbeda.

“Karena itu kita menempatkan jejaring sosial, budaya, dan potensi ekonomi yang ada sebagai wilayah satu kesatuan aglomerasi,” tutur Budiman dalam jump pers MoU dan Kick Off Program Aglomerasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan, di Jakarta, Selasa (20/8/2025).

BP Taskin
Jumpa pers Program Aglomerasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan, di Jakarta, Selasa (20/8/2025)

Budiman menegaskan, dalam pelaksanaannya Program Aglomerasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan selain melibatkan Pemda dari keempat wilayah tersebut, juga melibatkan pihak swasta (nasional dan asing), BUMN, dan Koperasi Desa Merah Putih.

“Mereka akan terlibat dalam produksi pangan, teknologi pertanian, mulai dari pengolahan sekam padi dan pengolahaan sisa-sisa makanan agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja, sekaligus mengurangi polusi,” imbuh Budiman.

Sudah ada investor dan mitra strategis yang terlibat dalam program ini. Mereka adalah PT Thara Jaya Niaga, PT Lintas Batas Nusantara, PT Nusantara Visi Persada, Harvest Waste (Belanda), dan PT Garam (Persero). Sebagai investor dan mitra strategis mereka akan memberikan dukungan modal, teknologi, serta akses pasar.

PT Thara Jaya Niaga sudah mengimplementasikan proyek percontohan perdana untuk budi daya penanaman padi dengan teknologi terbaru, satu kali tanam padi bisa empat kali panen. “Ini bisa mengentaskan kemiskinan melalui tata kelola ekonomi baru di koperasi multipihak. Investasinya sekitar Rp2,5 triliun,” tutur perwakilan dari PT Thara Jaya Niaga.

Pada program kemiskinan ini petani, UMKM, dan komunitas lokal akan berperan sebagai produsen utama dan anggota koperasi. Sementara Koperasi Multipihak (KMP / Koperasi Merah Putih) akan menjadi platform bisnis bersama sekaligus jembatan antara investor dan petani.

Walikota Cirebon, Effendi Edo, menyambut positif inisiatif ini dan menyatakan komitmen penuh untuk mendukung implementasi program dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan dan sumber daya daerah.

“Kolaborasi ini adalah langkah strategis untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam proses pembangunan, ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis potensi lokal. Dukungan teknologi dan integrasi rantai pasok akan membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat di wilayah Cirebon Raya. Kami optimistis skema ini akan membawa dampak jangka panjang bagi pembangunan daerah,” ujar Effendi

Pada program ini kawasan Cirebon Raya akan dikembangkan sebagai pusat produksi pangan dan material energi berbasis sumber daya lokal, serta menjadi model percontohan nasional untuk transformasi ekonomi lokal berbasis koperasi dan teknologi.

Dalam audiensi dengan Budiman dan jajarannya sebelum dilakukan MoU, Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma menyampaikan keluh kesahnya. Dia mengatakan di Brebes ada 68 pabrik milik PMA, namun masyarakatnya banyak yang menganggur. “Pengangguran di Brebes kebanyakan laki-laki, sehingga angka penceraian di Brebes juga tinggi,” tandas Paramitha.

Dia juga menuturkan, Brebes memiliki komoditas pertanian unggulan bawang merah, yang sayangnya harganya sering anjlok ketika terjadi panen. “Kami memiliki program jaga harga bawang merah, karena itu kami membutuhkan investor cold storage untuk menyimpan bawang merah dengan kapasitas 10 ribu ton,” ungkap Paramitha.

Target Mengurangi Angka Kemiskinan Ekstrem

Program Aglomerasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan merupakan ikhtiar dari BP Taskin untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. BP Taskin sendiri telah menyusun Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan 2025–2029 dengan target menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga 0% dan kemiskinan relatif ke 4,5–5% pada tahun 2029.

Program Aglomerasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan akan melibatkan berbagai kegiatan mulai dari pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi lokal, hingga pengembangan akses layanan sosial dasar. Selain itu, kerjasama ini juga menitikberatkan pada inovasi dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi serta dampak program.

BP Taskin, Pemda, dan swasta optimistis program Aglomerasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan dapat menjadi model keberhasilan yang dapat direplikasi di berbagai wilayah lain. Kolaborasi multipihak ini merupakan langkah konkret dalam rangka modernisasi sektor pertanian dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) yang berkelanjutan.

Dengan mengusung pendekatan ekonomi lokal berbasis komunitas, skema SCLSC (Semi Closed-Loop Supply Chain) diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk, memperluas lapangan kerja, serta mempercepat penurunan angka kemiskinan di wilayah Cirebon Raya.

Semi Closed-Loop Supply Chain merupakan model rantai pasok yang memadukan integrasi sebagian (semi tertutup) antara sektor produksi, pengolahan, distribusi, dan pemanfaatan limbah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan. Model ini menempatkan koperasi sebagai pilar utama dalam menghubungkan petani dengan beberapa akses produksi, pengolahan dan penjualan.